MUHAMMAD SAUFI GINTING: SEJARAH MUHAMMADIYAH ASAHAN (BAGIAN 2)

6. Lahirnya Daerah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan

a. Keadaan Kabupaten Asahan

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kekuasaan Jepang berakhir di Indonesia, termasuk di Kabupaten Asahan. Mulai tanggal 15 Maret 1946 berlakulah Struktur pemerintahan Indonesia di Kabupaten Asahan dan wilayah Asahan dipimpin seorang Kepala Wilayah dan seorang wakil kepala wilayah. Kepala Wilayah Asahan yang pertama adalah Bapak Abdullah Eteng sedangkan wakilnya Bapak Sori Harahap. Pada konferensi Pamongpraja se Kresidenan Sumatera Timur, bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:

- Sebutan wilayah Asahan di ganti dengan Kabupaten Asahan, dan sebutan kepala wilayah diganti dengan sebutan Bupati, wakil kepala wilayah diganti dengan Patih.

- Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) kecamatan yang dikelompokkan 5 (lima) Kewedanan.

Berdasarkan keputusan DPRD.GR Tk.II Asahan No. 3/DPR.D-GR/1963 tanggal 16 Februari 1963 diusulkan Ibukota Kabupaten Asahan di Pindakan dari Kota Madya Tangjung Balai ke Kota Kisaran. Realisasinya baru pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1980, lembaran Negara tahun 1980 No. 28, tambahan LN no. 3166.

Dari mulai berdirinya Kabupaten Asahan sampai sekarang telah dipimpin oleh Bupati, Pj. Bupati/Plh. Bupati sebanyak 17 Orang. Bupati pertama adalah Abdullah Eteng, sedangkan bupati saat ini (tahun 2009 Bupati ke 17) adalah Bapak Drs. H. Risuddin. Beliau telah menjabat dua periode mulai tanggal 8 Agustus 2005 dan akan berakhir tahun 2010. waktu pembentukan daerah Muhammadiyah Asahan tahun 1966, Kabupaten Asahan dipimpin oleh Bapak Abdul Manan Simatupang, Bupati Asaan ke 5 (11-5-1966 s.d 31-1-1979).

a. Pembentukan Daerah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan

Seperti disebut di atas, Muktamar Muhammadiyah ke 36 bulan Agustus 1965 di Bandung merupakan tonggak baru sejarah perkembangan Muhammadiyah. Muktamar tersebut merubah AD-ART Muhammadiyah khusus yang menyangkut struktur organisasi. AD-ART baru itu menghapus jabatan konsul di tingkat Kresidenan diganti dengan pembentukan Daerah dan Pimpinan Daerah ditingkat Kabupaten dan Kota Madya, bagi yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga, sebelumnya ada perwakilan perwakilan Pimpinan Pusat disetiap Propinsi dihapus, diganti dengan Pimpinan Wilayah di Setiap Provinsi, termasuk di Sumatera Utara.

Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak segera terlaksana, akibat terjadinya malapetaka Nasional peristiwa G.30.S/PKI pada hari Jum’at pagi (dini hari) tanggal 30 September 1965. Perhatian segenap bangsa Indonesia termasuk keluarga besar Muhammadiyah tertuju kepada tragedy itu. Bangsa Indonesia terutama Ummat Islam, sejak PKI diikutkan Presiden Soekarno dalam susunan kabinet pasca pemilu 1955, sudah amat geram melihat tingkah polah PKI. Ditambah lagi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan persitiwa-peristiwa sesudahnya. Sikap PKI semakin membuat gemas dan marah ummat Islam Indonesia dan Komponen Bangsa lainnya yang anti Ideologi Marxisme-Leninisme. Tidak heran kalau kebangkitan dan kemarahan spontan bangsa Indonesia dan ummat Islam Indonesia menumpas dan mengganyang G.30.S/PKI itu begitu dahsyat dan serempak di seluruh penjuru tanah air. Selain kegeraman dan kebencian bangsa Indonesia terhadap G.30.S/PKI itu ditambah pula mereka telah menculik dan membunuh secara sadis petinggi TNI-AD baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Korban pembunuhan G.30.S/PKI dikenal dengan sebutan pahwalan Revolusi yang terdiri dari:

1. Letnan Jendral Ahmad Yani, menteri panglima Angkata Darat.

2. Mayor Jendral R. Soeprapto, Deputi II Men/Pangad.

3. Mayor Jendral Haryono MT, Deputi III Men/Pangad.

4. Mayor Jendral S. Parman Asisten I Men/Pangad.

5. Brigadir Jendral D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad.

6. Brigadir Jendral Soetoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat.

7. Letnan Satu Pierre Andreas Tandean, Ajudan Menko Hamkam/Kasad Jendral AH. Nasution; selain itu tewas pula Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, Pengawal rumah wakil Perdana Mentri DR. J. Leimenda.

Di Yogyakarta yang jadi korban G.30.S/PKI itu adalah:

1. Kolonel Katamso Dharmokusumo, Komanda Korem 072/Yogyakarta.

2. Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto, Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta.

Dari angkatan muda Muhammadiyah Yogyakarta, gugur dua orang pelajar Muhammadiyah/ tokoh IPM yaitu Margono dan Arismunandar. Kedua tokoh muda Muhammadiyah itu dibunuh secara sadis, beberapa saat setelah PKI membunuh Kolonel Katamso dan Letkol. Sugiyono.

Muhammadiyah pada bulan Nopember 1965 mengadakan pertemuan Nasional di Jakarta. Hadir pada pertemuan itu segenap jajaran PP. Muhammadiyah dan PP. Pemuda Muhammadiyah ditambah utusan Propinsi dari seluruh Indonesia. Dari Sumatera Utara hadir bapak N.D. Pane dan Saudara O.K. Kamil Hisyam, mewakili Pemuda Muhammadiyah. Pertemuan Nasional itu melahirkan keputusan antara lain:

- Melahirkan fatwa “mengganyang G.30.S/PKI adalah ibadah”.

- Membentuk Komando Kesiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM.

- Menunjuk Bapak Kolonel H. Projokusimo, seorang perwira TNI-AD dari Mabes TNI-AD menjadi komandan Kokam. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah.

Kokam inilah barisan terdepan Muhammadiyah diseluruh Indonesia dalam melakukan penumpasan terhadap G.30.S/PKI, termasuk di Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan. Di Sumatera Utara tampil saudara Dalmi Iskandar, Belakangan beliau tokoh yang berjasa membangun UMSU dan mengembangkannya menjadi perguruan tinggi Swasta yang besar di Sumatera Utara. Di Asahan tampil Saudara Sudirman (Utang), Syahren Dalimunte, dan lain-lain.

Pada bulan Desember 1965 Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar konferensi yang pertama di Sidorame. Hasilnya menetapkan peleburan Daerah Muhammadiyah Sumatera Timur dan Daerah Muhammadiyah Tapanuli menjadi wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus menetapkan Bapak N.D Pane sebagai ketua. Pertemuan di Sidorame itu akan ditindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya, yang akan diselenggarakan di Aek Loba-Kabupaten Asahan.

Untuk menghadapi pertemuan di Aek loba itu, pada awal tahun 1966 cabang-cabang Muhammadiyah di Asahan atas prakarsa Bapak AH. Syahlan ketua cabang Muhammadiyah Tg. Balai mengadakan pertemuan di Kisaran. Pertemuan di Kisaran mempersiapkan bahan dan pemikiran menghadapi pertemuan di Aek Loba. Masalahnya ialah ketika itu setelah pertemuan Sidorame, tokoh-tokoh Muhammadiyah Kabupaten Labuhan Batu yang disponsori Bapak A. Manan Malik menggusulkan agar Muhammadiyah Asahan dan Labuhan Batu membentuk satu daerah dan satu kepemimpinan Muhammadiyah yaitu Daerah Asahan Labuhan Batu, disingkat “Aslab”. Memang diawal revolusi kemerdekaan dulu pernah muncul wacana, setidaknya dalam “sebutan” tentang Aslab itu. Pertemuan cabang-cabang Muhammadiyah di Kisaran membuat beberapa rumusan, antara lain:

a. Tidak menerima gagasan pembentukan kepemimpinan Aslab.

b. Mengusulkan/merealisasikan pembentukan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan, sesuai keputusan Mu’tamar Muhammadiyah di Bandung tahun 1965, yang dituangkan dalam AD-ART Muhammadiyah. Calon ketua dari PDM. Asahan Bapak AH. Syahlan.

c. Mengirim utusan ke pertemuan Aek Loba, antara lain:

- Dari Tanjung Balai: Bapak AH. Syahlan, Ahmad Kamis dan Salman HS.

- Dari Kisaran: Bapak HM. Noor, Bgd. Sutan, AH. Zein Butar-Butar. Saudara Sahmuda Sagala hadir dan sekaligus membawa pasukan drumband (PGT) Pemuda Muhammadiyah Kisaran.

c. Pertemuan Muhammadiyah Sumatera Utara di Aek Loba

Sayang sekali, tanggal dan bulan pelaksanaan pertemuan Aek Loba tidak ditemukan dokumentasinya. Baik diarsip PDM Asahan maupun arsip Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun menurut ingatan salah seorang tokoh Muhammadiyah Asahan, H. Sahmuda Sagala maupun ingatan Bapak Ishaq Jar–Sekretaris Wilayah Muhammadiyah Suumatera utara ketika itu (1966), pertemuan di Aek Loba itu diselenggarakan masih di awal tahun 1966. Satu informasi lainnya diperoleh dari ibu Aminah Muhammad, beliau ketika itu menjabat sebagai ketua Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) Cabang Aek Loba. Beliau aktif dalam kepanitiaan bersama ibu ‘Aisyiyah Aek Loba. Pada saat penulisan naskah buku ini, beliau dalam keadaan sakit dan berobat di tempat saudaranya di Jawa Barat. Pada hari senin tanggal 13 April 2009

09.10 pagi, H. Sahmuda Sagala mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan beliau. Dalam pembicaraan melalui telepon itu beliau menjelaskan antara lain:

a. Musyawarah Muhammadiyah di Aek Loba waktu “Liburan Sekolah” beberapa bulan sebelum saya menikah.

b. Saya menikah pada bulan September 1966.

c. Tempat penginapan peserta musyawarah adalah seluruh SR Negeri di Aek Loba yang sedang libur.

Pada tahun enam puluhan itu, SR/Sekolah Negeri mempergunakan libur tri wulan (tiga bulan sekali). Berdasarkan keterangan Ibu Aminah Muhammad di atas, diduga pelaksanaan Musyawarah di Aek Loba itu (1966) berkemungkinan:

a. Pada libur tri wulan III tahun pelajaran 1965/1966 bulan Maret atau April 1966; atau

b. Pada libur akhir tahun/ tahun kenaikan kelas, bulan Juli 1966.

H. Sahmuda Sagala cendrung pada libur tri wulan tiga bulan Maret/April 1966. Pertimbangannya adalah ungkapan Ibu Aminah Muhammad di atas yang menyatakan: …beberapa bulan sebelum saya menikah, saya menikah bulan September 1966. Kalau bulan Juli ke bulan September 1966 itu hanya dua bulan lebih. Tapi kalau bulan Maret/April ke bulan September 1966 benarlah beberapa bulan.

Menurut penjelasan Bapak Ishaq Jar, Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara (1966), Musyawarah Muhammadiyah di Aek Loba itu sudah membawa nama Muhammadiyah Sumatera Utara yang ditetapkan pada Konferensi di Sidorame-Medan bulan Desember 1965 itu. Musyawarah di Aek Loba itu dihadiri utusan Muhammadiyah Sumatera Utara, baik dari bekas Kresidenan Sumatera Timur, maupun dari bekas Kresidenan Tapanuli. Pimpinan/tokoh Muhammadiyah Sumatera Utara yang hadir ketika itu:

1. Bapak HM. Bustami Ibrahim;

2. Bapak ND. Pane;

3. Bapak H. Jamangarap. S;

4. Bapak A. Mukti, SH;

5. Bapak Ishaq Jar; dan

6. Saudara OK. M. Kamil Hisyam

Dari Tapanuli hadir utusan satu bus besar “Sibual Buali” dipimpin oleh Bapak Yahya Siregar. Konsul terakhir Muhammadiyah Tapanuli dan tokoh-tokoh lainnya, diantaranya Bapak Ruhum Harahap.

Penyelenggara Musyawarah adalah Pimpinan Muhammadiyah Cabang Aek Loba dibantu pmpinan Ortom yang ada terutama ‘Aisyiyah, NA, dan Pemuda Muhammadiyah Cabang Aek Loba waktu itu dipimpin oleh: Abdul Manaf (ketua), Tapanuli Siregar (Sekretaris), dan Pulungan (Bendahara). Musyawarah dimeriahkan atraksi Drum Band (PGT) Pemuda Muhammadiyah Kisaran yang mulai bangkit dan tenar di Sumatera Utara. Musyawarah Muhammadiyah Sumatera Utara di Aek Loba itu mengambil beberapa keputusan:

d. Pembentukan Daerah Muhammadiyah Kabupaten atau Kota Madya yang telah memenuhi persyaratan, yaitu minimal ada tiga cabang.

e. Membentuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten atau Kota Madya.

f. Mengukuhkan pendirian Daerah Muhammadiyah yang telah memenuhi persyaratan ketika itu, antara lain:

- Daerah Muhammadiyah Kota Madya Medan.

- Daerah Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

- Daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan dan Kota Madya Tanjung Balai.

- Daerah Muhammadiyah Kabupaten Labuhan Batu.

Ketika itu Daerah Muhammadiyah Kabupaten Asahan dan Kota Madya Tanjung Balai dideklarasikan utusan cabang-cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Asahan dan Kota Madya Tanjung Balai berdasarkan rumusan pertemuan sebelumnya. Mengumumkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan dan Kota Madya Tg. Balai:

Ketua : AH. Syahlan

Wkl. Ketua : AH. Zein Butar Butar

Wkl. Ketua : Bgd. Sutan (Kisaran)

Sekretaris : Salman HS (Tg. Balai)

Wkl. Sekretaris : Amiruddin Hasibuan (Tg. Balai)

Bendahara : Ahmad Kamis Sirait (Tg. Balai)

Anggota : 1. H.M. Noor (Kisaran)

2. H. Muallim Manggus (Tg. Balai)

3. H. Nawi Syahlan (Tg. Balai)

Pada waktu itu juga dinyatakan berdiri Orto tingkat Daerah:

a. ‘Aisyiyah Daerah Asahan

Ketua : H. Milka Nurdin

Sekretaris : Zakinah Usman

b. Nasyiatul ‘Aisyiyah Daerah Asahan

Ketua : Zakinah Usman

Sekretaris : Ikrimah

c. Pemuda Muhammadiyah Asahan

Ketua : Salman HS

Sekretaris : Rusydi Syukur

Adapun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Asahan/ Kodya Tg. Balai, sudah berdiri sejak bulan Januari 1966 atas dorongan Bapak Muhammad Nur Rizali, SH dan Saudara OK. Muhammad Kamil Hisyam dari Medan. Diantara pimpinannya ketika itu:

Ketua : Sahmuda Sagala

Sekretaris : Muhammad Yakub Tanjung

Bendahara : Mawarni Syahlan

Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Kabupaten Asahan dibentuk, IMM Komisariat Kabupaten Asahan dan Kota Madya Tg. Balai turut menjadi sponsor bersama rekan-rekan dari HMI, PMII dan HIMMAH. Di KAMMI Komisariat Asahan/Tg. Balai dari IMM turut pada posisi:

Ketua Presedium : Sahmuda Sagala

Sekretaris Umum : Muhammad Yakub Tanjung

Daerah Muhammadiyah Asahan ketika itu meliputi:

- Kota Madya Tg. Balai

- Kabupaten Asahan, termasuk wilayah Batubara.

Pimpinannya disebut Pimpinan Muhammadiyah Daerah Asahan/Kodya Tg. Balai. Alamat Sekretariat: Jl. Taqwa Tanjung Balai Asahan (Rumah Bapak AH. Syahlan).

Adapun Cabang pendukungnya:

1. Cabang Muhammadiyah Kisaran berdiri tahun 1929;

2. Cabang Muhammadiyah Tg. Balai Berdiri tahun 1930;

3. Cabang Muhammadiyah Indrapura, beridiri tahun 1931;

4. Cabang Muhammadiyah Aek Loba, berdiri tahun 1950.

Belakangan Cabang-cabang Muhammadiyah di Kabupaten Asahan berkembang. Ada merupakan pembentukan baru atas dasar musyawarah ranting-ranting yang ada, ada pula yang merupakan pemekaran dari sebuah cabang yang wilayah pembinaannya terlalu luas. Adapun cabang-cabang tersebut adalah:

1. Cabang Muhammadiyah Tanjung Tiram, yang aktif kembali tahun 1967.

2. Cabang Muhammadiyah Air Joman, berdiri tahun 1983.

3. Cabang Muhammadiyah Bandar Pulau, berdiri tahun 1993.

4. Cabang Muhammadiyah Meranti, berdiri tahun 1996.

5. Cabang Muhammadiyah Kisaran Timur, berdiri tahun 1996.

6. Cabang Muhammadiyah Lubuk Palas, berdiri tahun 2001.

7. Cabang Muhammadiyah Bagan Asahan, berdiri tahun 2002.

8. Cabang Muhammadiyah Simpang Empat, berdiri tahun 2004.

9. Cabang Muhammadiyah Lima Puluh, berdiri tahun 2008.

6. Pemekaran Daerah Muhammadiyah Asahan

Sewaktu Daerah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan dibentuk tahun 1966, wilayahnya meliputi Kabupaten Asahan termasuk Batubara dan Kota Madya Tg. Balai. Ketika itu dalam Kota Madya Tg. Balai masih terdapat satu Cabang Muhammadiyah yaitu Cabang Muhammadiyah Tg. Balai yang didukung beberapa Ranting. Jadi tidak memenuhi syarat pembentukan Daerah sendiri. Seiring perekembangan dan peredaran waktu, untuk efektifitas pelaksanaan gerakan da’wah Islam di Kodya Tg. Balai, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1995-2000 menempuh kebijakan untuk melakukan pemekaran Muhammadiyah dibeberapa Kabupaten/Kota Madya. Kebijakan PW. Muhammadiyah Sumatera Utara itu di sahuti oleh PD. Muhammadiyah Asahan di bawah pimpinan; Salman HS., (Ketua), Aznal AS., (Sekretaris) terjadilah pemekaran.

a. Pemekaran Pertama: Pembentukan Daerah Muhammadiyah Tg. Balai.

Tanggal 26 Desember 1996 dilaksanakanlah Musyda I Muhammadiyah Tg. Balai dengan agenda utama membentuk Daerah Muhammadiyah Kota Madya Tg. Balai. Diantara Pimpinan terpilih waktu itu Abdul Hakim Sarman (ketua), Jufri Sahlan (Sekretaris), dan Aminuddin (Bendahara).

Daerah Muhammadiyah Tg. Balai didukung oleh:

- Cabang Muhammaadiyah Tg. Balai (tahun 1930)

- Persiapan Cabang Muhammadiyah Teluk Nibung; dan

- Persiapan Cabang Muhammadiyah Datuk Bandar.

Dengan semua Ranting Muhammadiyah yang ada dalam Kota Madya Tg. Balai berikut semua amal usahanya.

Berbeda halnya dengan ‘Aisyiyah Daerah Tg. Balai, mereka mengajak beberapa Ranting ‘Aisyiyah di pinggiran kota Tg. Balai yang masuk wilayah Kabupaten Asahan untuk bergabung dengan Daerah ‘Aisyiyah Kota Madya Tg. Balai. Ranting-ranting itu ialah:

- Ranting ‘Asiyiyah Bandar Jawa.

- Ranting ‘Asiyiyah Pematang Tanah Seribu;

- Ranting ‘Asiyiyah Pematang Sei Baru.

b. Pemekaran Kedua: Pembentukan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batubara.

Gouverments Besluit No. 2 tahun 1867 tanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tg. Balai menetapkan pembagian wilayahnya menjadi 3 (tiga), salah satunya ialah Onder Afdelling Batubara. Wilayah pemerintahan datuk-datuk di Batubara dibagi menjadi wilayah Self Bestur yaitu:

- Self Bestur Indrapura;

- Self Bestur Lima Puluh

- Self Bestur Pesisir; dan

- Self Bestur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Ketika struktur pemerintahan Republik Indonesia berlaku di Asahan mulai tanggal 15 Maret 1946, wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) kewedanan, dua kewedanan terdapat di Batubara, yaitu:

- Kewedanan Barubara Utara

- Kewedanan Batubara Selatan

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 138/814.KJ tahun 1993 tanggal 5 Maret 1993 dibentuk 3 perwakilan kecamatan di Asahan, masing-masing:

- Perwakilan Kecamatan Sei Suka di Kecamatan Air Putih (Batubara).

- Perwakilan Kecamatan Sei Baleh di Kecamatan Tg. Tiram.

- Perwakilan Kecamatan Aek Kuasan di Kecamatan Pulau Rakyat.

Berdasarkan SK Bupati Asahan No. 323 tanggal 20 September 2000 dan Perda Kabupaten Asahan No. 28 tanggal 19 September 2000 menetapkan ketiga Kecamatan perwakilan tersebut di atas menjadi kecamatan definitif. Dua kecamatan terletak di wilayah Batubara. Dengan demikian di Batubara telah terdapat tujuh kecamatan, yaitu: Kecamatan Talawi, Kecamatan Tg. Tiram, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Sei Baleh.

Dinamika politik masyarakat Batubara mengalami perkembangan pesat. Tokoh-tokoh Masyarakat Batubara baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah termasuk di Jakarta mencetuskan dan memperjuangkan keinginan agar wilayah Batubara menjadi Kabupaten, terlepas dari Kabupaten Induk-Kabupaten Asahan. Perjuangan mereka cukup alot dan memakan waktu yang relatif lama. Perjuangan itu sudah muncul dan mencuat sejak awal periode kepemimpinan Drs. H. Risuddin sebagai Bupati Asahan. Perjuangan tersebut baru berhasil pada periode kedua kepemimpinan Drs. H. Risuddin sebagai Bupati Asahan pertengahan tahun 2007. Terbitlah UU. No. 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batubara sebagai pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan terdiri dari 13 Kecamatan, sedang Kabupaten Batubara terdiri dari 7 Kecamatan.

Di wilayah Kabupaten Batubara telah terdapat organisasi Muhammadiyah yang berdiri sejak zaman Belanda, yaitu:

1. Cabang Muhammadiyah Indrapura beridiri tahun 1931, dengan Ranting-ranting pendukungnya: Ranting Indrapura, Ranting Desa Aras, Ranting Simodong, dan Ranting Kuala Tanjung.

2. Cabang Muhammadiyah Tg. Tiram (1932) diaktifkan kembali tahun 1967 dengan ranting pendukungnya: Ranting Tg. Tiram, Ranting Desa Sukamaju, Ranting Bogak, Ranting Sei Baleh dan Ranting Sukaramai.

Setelah Kabupaten Batubara resmi beridri serta dilengkapi dengan perangkat pemerintahannya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan, segera mengambil langkah-langkah kearah terbentuknya Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batubara. Langkah-langkah itu antara lain:

1. Mengadakan Pertemuan dengan Cabang dan Ranting yang ada di Kabupaten Batubara, mendorong agar keluarga Muhammadiyah siap dimekarkan menjadi Daerah Muhammadiyah Batubara.

2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan mengupayakan pembentukan Cabang baru yaitu Cabang Muhammadiyah Lima Puluh yang didukung Ranting Muhammadiyah Purwodadi, Ranting Muhammadiyah Simpang Gambus, Ranting Muhammadiyah Simpang Dolok, dan Ranting Muhammadiyah Parupuk. Cabang Muhammadiyah Lima Puluh resmi berdiri sesuai dengan SK yang diterbitkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara No. 09/Kep/II.O/D/2008 tanggal 14 Februari 2008. Dengan demikian persyaratan Mendirikan Daerah Muhammadiyah Batubara telah terpenuhi.

3. Menetapkan dalam program kerja PDM ASahan tahun 2008 pembentukan PDM. Batubara menjadi prioritas.

4. Mengadakan Musyawarah Daerah I Muhammadiyah Barubara di Indrapura. Musyawarah menyetujui pembentukan Daerah Muhammadiyah Batubara dan memilih pimpinannya. Musyawarah menetapkan ketua PDM. Batubara saduara Jamaluddin Pelka.

5. PDM Asahan melakukan proses pengajuan pembentukan Daerah Kabupaten Batubara kepada PP. Muhammadiyah serta penetapan Pimpinan Daeah Muhammadiyah Kabupaten Batubara kepada PW. Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan AD Muhammadiyah pasal 10 ayat 1 dan pasal 13 ayat 2 dan 3. untuk itu PDM Asahan menerbitkan Surat Rekomendasi No. 041/III.0/B/2008 tanggal 05 Jd. Awwal 1429 H/ 11 Mei 2008 yang dikirim kepada PP. Muhammadiyah Yogyakarta melalui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. PP. Muhammadiyah Menerbitkan SK. Pengesahan Pendirian Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batubara, No. 101/Kep/I.0/B/2008 tanggal 01 Rajab 1429 H/ 14 Juli 2008 M. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menerbitkan SK. No. 20/Kep/II.0/2008 tanggal 29 Jd. Awwal 1429 H/04 Juni 2008.

6. Berdasarkan SK PP. Muhammadiyah dan SK. PWM Sumatera Utara tersebut di atas dilaksanakanlah peresmian dan pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batubara pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2008 bertempat di Lapangan Bola Pekan Indrapura. Pelantikan dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan dihadiri pejabat Pemkab Batubara.

Daerah Muhammadiyah Batubara di dukung Cabang dan Ranting:

- Cabang Muhammadiyah Indrapura dengan 4 Ranting

- Cabang Muhammadiyah Tg. Tiram dengan 5 Ranting

- Cabang Muhammadiyah Lima puluh dengan 4 Ranting

Adapun Daerah Muhammadiyah Asahan mengelola 9 Cabang dan 59 Ranting Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kecamatan dan pelosok Desa.

7. Pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Para Ketua PDM Asahan

Sejak pendeklarasian berdirinya Daerah Muhammadiyah tahun 1966 di Aek Loba sampai saat ini Musyawarah Daerah (Musyda) telah diselenggarakan sebanyak sebelas kali:

1. Musyda I tahun 1966 di Aek Loba pengukuhan Bapak AH. Syahlan sebagai ketua.

2. Musyda II tahun 1969 di Tg. Balai ketua terpilih AH. Syahlan.

3. Musyda III tahun 1972 di Tg. Balai, Ketua terpilih Bapak AH. Syahlan. Bulan Mei 1975 Bapak AH. Syahlan Wafat, beliau jatuh sewaktu baru memulai pidatonya saat memberi bimbingan pada resepsi Milad Pemuda Muhammadiyah di Kisaran, kemudian beliau digantikan Bapak AH. Zein Butar Butar.

4. Musyda IV tahun 1975 di Kisaran mengukuhkan Bapak AH. Zein Butar Butar sebagai ketua. Tanggal 22 Juli 1976 Bapak AH. Zein Butar Butar wafat, digantikan Bapak Ali Oesman Hasibuan sebagai pejabat ketua.

5. Musyda V tahun 1979 di Tg. Balai ketua terpilih Bapak H. Jamarin.

Musyda VI tahun 1986 di Tg. Tiram, ketua terpilih Bapak A. Muis Amin.

Musyda VII tahun 1990 di Lubuk Palas, ketua terpilihj Bapak A. Muis Amin. Tahun 1994 Bapak A. Muis Amin wafat, digantikan Bapak Masrul BR.

8. Musyda VIII tahun 1996 di Kisaran, ketua terpilih Salman HS.

9. Musyda IX tahun 2001 di Kisaran, ketua terpilih Bapak Sahmuda Sagala.

10. Musyda X tahun 2006 di Kisaran ketua terpilih Sutrisno, S. Sos.

11. Musyda XI tahun 2010 di Kisaran, terpilih kembali Sutrisno, S. Sos.

Dengan demikian para ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan sejak tahun 1966 sampai saat ini adalah:

1. Bapak AH. Syahlan (1966-1975)

2. Bapak AH. Zein Butar-Butar (1975-1976)

3. Bapak Ali Oesman Hasibuan (PJ. 1976-1979)[1]

4. Bapak H. Jamarin (1979-1986)

5. Bapak A. Muis Amin (1986-1994)

6. Bapak Masrul BR (1994-1996)

7. Bapak Salman HS (1996-1998)

8. Bapak Sahmuda Sagala (1998-2006)

9. Bapak Sutrisno, S. Sos (2006-Sekarang)

Adapun yang menjabat sebagai sekretaris PDM Asahan, ialah: Salman HS. (1966-1976), Sahmuda Sagala (1976-1986), Aznal AS (1986-1998), Bakhtiar, SH (1998-2001), Sutrisno, S. Sos (2001-2006), Sugiran, SL. (2006-2010), dan Bakhtiar, SH., M.M. (2010-sekarang).